Thursday, February 02, 2006

Stop Merokok di Tempat Umum!

http://kabarbaru.com/modules/news/article.php?storyid=330

JAKARTA - Kamis siang di awal Februari 2006, lobby EX Plaza nampak semarak. Pasalnya salahsatu operator layanan selular tengah merilis satu program promosinya.

Dalam arena promosi tersebut, puluhan orang sedang menikmati makan siang yang disediakan penyelenggara. Selesai makan, sebagian orang tersebut nampak bingung. Mereka bingung bukan karena tidak ada
minuman untuk menutup makannya.

"Itu ternyata ada tempat merokok," ucap Heru Baskoro, salah satu dari mereka sambil menunjuk satu tempat di pojok lobby tersebut.

Pemerintah Daerah Jakarta, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang akan diberlakukan esok, Sabtu [4/12]. Salah satu perilaku yang diatur peraturan tersebut adalah merokok di tempat umum. Mulai esok, tidak diperkenankan lagi untuk merokok di kantor, pusat perbelanjaan, hingga di kendaraan umum.

Denda bagi yang melanggar aturan tersebut tak tanggung-tanggung. Denda Rp50 juta atau kurungann selama enam bulan. "Bagi pengelola gedung yang tidak menediakan tempat merokok, kita akan beri peringatan hingga kita tutup usahanya," ungkap Sutiyoso, Gubernur Jakarta selepas Apel Siaga penerapan peraturan daerah tersebut, di Balaikota, Jumat [3/2].

Tempat khusus perokok yang disediakan pengelola gedung ternyata dibuat seadanya. Di pojok Lobby Plaza EX yang ditempati Heru dan kawan-kawannya Kamis siang kemarin, berukuran dua kali satu meter. Kotak khusus perokok yang berada dekat pintu lift tersebut tak berpintu, sehingga asap rokoknya mampu menyebar ke mana-mana. "Sama saja bohong, tak berpintu jadi asapnya ke mana-mana," ucap Taufiq yang menemani Heru merokok.

Ukuran kecil, tak berpintu dengan pembersih udara kecil seadanya membuat tempat merokok itu hanya untuk memenuhi syarat saja. "Wah sudah penuh ya, aku ngerokok di sini saja ya," kata seorang wanita sambil langsung menyulut rokoknya tanpa peduli asapnya berhembusan ke mana-mana.

Kondisi tak berbeda juga terdapat di Bandara Sukarno Hatta. Kini Anda dapat menemui tempat duduk beratap yang dibalut merek salah satu rokok. Tempat duduk khusus perokok tersebut memuat tiga orang dengan penyedot udara di kiri-kanannya.

Akhir Januari lalu, ternyata penghisap asap pada salahsatu tempat khusus merokok tersebut tidak berfungsi. Akhirnya, asap rokok yang dihembuskan tiga wanita siang itu menyebar ke mana-mana. "Kok gak ngisap ya?," tanya Chika pada temannya sambil mendekatkan rokoknya pada lubang penghisap.

Di negeri yang bernama Indonesia ini banyak sekali peraturan yang dibuat, baik yang benar maupun yang bermasalah. Namun, dalam penerapannya peraturan-peraturan tersebut justru membuka peluang untuk berkolusi. Semoga peraturan baru ini tidak menambah daftar target pungutan liar dari para penegak hukumnya.[asf]

Tuesday, January 31, 2006

Lewat Audio Belajar Lebih Menyenangkan

Neraca, 30 Januari 2006

JAKARTA - Apple Computer Inc. makin agresif memasyarakatkan pertalian iPod dengan iTunes. Lewat layanan 'iTunes U', Apple mengenalkan konsep kuliah dengan iTunes.

Software iTunes kini dimanfaatkan untuk men-download file audio berisi materi kuliah dari para dosen. Perangkat pemutar MP3 iPod digunakan untuk mendengarkan penjelasan para dosen. 'Podcast' demikian istilah yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan aktivitas ini.

Kuliah ala Podcast bisa dilakukan dengan terlebih dahulu merekam materi perkuliahan yang akan dijabarkan dosen, untuk menghasilkan file audio. Lalu, file ini di-download dan diperdengarkan melalui iPod.

Ini bukan sekedar konsep. Apple sudah membuat langkah lanjutan dengan merangkul enam universitas di Amerika Serikat, sebagai pilot project selama satu tahun lebih. Jumlah universitas yang bergabung akan terus ditambah, dalam minggu-minggu ini.

Salah satu universitas yang jadi pilot project adalah University of Missouri. Sebelumnya, universitas ini mem-Podcast materi kuliah melalui jaringan internet sekolah. Setelah bekerja sama dengan Apple, materi kuliah disiarkan lewat layanan 'iTunes U'. Layanan yang digagas Apple ini, menawarkan software dan paket layanan secara gratis.

"Mahasiswa kami sudah terbiasa dengan dunia digital. Kami berusaha mencari hal-hal yang jadi kegemaran mereka, dan iTunes merupakan antarmuka yang paling akrab di kalangan mahasiswa kami," kata Keith Politte, the development officer dari School of Journalism, University of Missouri.

Materi-materi tersebut bisa diakses melalui komputer berbasis Windows maupun Macintosh, lalu ditransfer ke perangkat portabel termasuk iPod. Pihak universitas bisa memutuskan apakah layanan tersebut terbatas untuk kalangan internal saja, atau bisa diakses publik.

IlmuKomputer.Com

Untuk menambah maraknya perjuangan pendidikan teknologi informasi gratis, IlmuKomputer.Com membuat program baru berupa Radio Online.

Romi Satria Wahono, salah satu pengelolanga mengatakan bahwa untuk sementara ini masih ujicoba, dan mengudara setiap hari pada jam 17.00 hingga 20.00 WIB.

"Pada siaran tersebut, kami mengundang aktifis-aktifis teknologi informasi Indonesia untuk membagi pengetahuan mereka dalam berbagai topik pemrograman, desain

grafis, networking, administrasi sistem, dan lain-lain," ungkap Romi.

Untuk dapat menyimak siaran tersebut, caranya sangat mudah. Instal Winamp(http://download.nullsoft.com/ winamp/client/ winamp5112_lite.exe). Jalankan web browser dan masukan URL: http://ilmukomputer.com:8000/listen.pls. Detikinet

Jakarta X Channel Membakar Gairah Musro

http://kabarbaru.com/modules/news/article.php?storyid=315

JAKARTA - Menjelang berakhirnya hari Minggu di akhir Januari 2006, hentakan musik pada satu ruang musik di Hotel Borobudur menggema. Seiring hentakan musik tesebut, puluhan orang mulai berdatangan ke ruang musik bernama Musro yang malam itu bernuansa Imlek.

Saat jarum jam bergeser memasuki hari Senin, puluhan orang yang sedang asyik bercengkrama dengan komunitasnya serempak memandang panggung. Mereka menikmati dengan liukan tubuh tiga wanita yang dibalut pakaian minim berwarna biru.

Hentakan musik di ruang itu membuat tiga wanita terbakar gairahnya untuk membuat panas ruangan. Dalam sekejap gairah pengunjung Musro pun terbakar, termasuk beberapa anggota milis Jakarta_XChannel yang berkumpul di depan panggung.

Milis Jakarta X Channel dengan alamat http://groups.yahoo.com/group/jakarta_xchannel, menurut Rica Rosmawati, sang moderator merupakan media bagi penikmat hiburan malam. "Milis ini didedikasikan untuk orang yang senang dengan dunia hiburan dan komunitasnya. Komunitas dunia entertaiment disini kumpulnya," ungkap Rica yang berwajah oval.

Dia juga mengatakan, para pemilik tempat hiburan dan semua yang terlibat dalam hiburan malam, baik pekerja maupun penikmat dapat berbagi cerita di milis tersebut. Hingga 29 Januari 2006, anggota milis Jakarta X Channel tercatat 447 orang.

Penampilan pertama para penari yang dibawa Rica malam itu, berakhir setelah tiga wanita tersebut menyajikan berbagai gerakan yang membuat mata tak berkedip di lantai panggung.

Setelah tiga wanita berbalut baju minim tersebut meninggalkan arena, anggota milis Jakarta X Channel berpose Ria dengan sang moderator yang tampil dengan gaun hitam. Obrolan pun mengalir, mulai dari aksi tiga penari tersebut hingga mengupas berbagai tempat hiburan malam di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya, Bali dan Batam.

Kepulan asap rokok dan dentingan gelas menyemarakan obrolan angota milis tersebut. Celotehan nakal dari mereka pun terlontar begitu saja. "Tadi yang paling kiri gerakannya mantap euy," ujar Yunies. "Gerakan apanya?," timpal yang lainnya sambil tertawa lepas. Gelak tawa hingga candaan-candaan nakal terus bergulir diantara mereka yang baru saling mengenal tersebut.

Semuanya diam, tatkala tiga wanita tadi yang kini berbalut baju minim dan transparan berwarna merah naik lagi ke panggung. Kini penampilannya lebih berani dan lebih variatif. Tak jarang mereka menyibakkan penutup tubuhnya sambil meliukkan perut serta anggota tubuh lainnya.

Suasana ruang musik yang sempat dingin tadi, kembali bergairah. Beberapa orang tak tahan untuk terus terpaku di kursi. Mereka mendekati panggung dan memfokuskan pandangannya pada wanita-wanita berbaju merah itu. "Dua orang asing itu sudah tak tahan," ungkap Yunies pada Ronald yang jaraknya dekat dengan dua orang asing yang menggoyangkan tubuh namun dengan sorotan mata tajam.

Aksi tiga wanita itu berlangsung tak kurang dari dua puluh menit. Namun, gairah yang ditimbulkannya tak berakhir dengan usainya penampilan mereka. Beberapa orang mulai menggoyangkan tubuhnya mengikuti hentakan musik, termasuk beberapa wanita yang mempromosikan satu merek rokok baru.

Saat jarum jam menunjukkan waktu pukul dua dinihari, dan tiga penari melintas dari ruang ganti untuk pulang. Tatapa para penggunjung mengantarkannya hingga mereka lenyap di ujung tangga.[asf]

Tips Penulisan - Artikel Kiat

Menjadi penulis lepas adalah cita-cita yang nyaman. Hobi yang bisa mendatangkan uang ini bisa dikerjakan di rumah dan bisa menjadi pekerjaan sambilan hampir tanpa modal.

Tak heran jika di banyak negara, menulis freelance artikel untuk koran dan majalah tetap menjadi jenis pekerjaan favorit bagi kaum perempuan meski mereka telah merambah ke banyak profesi. Ibu-ibu muda bisa mencari nafkah dari rumah seraya mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri.

Kian banyak majalah membutuhkan artikel dari freelancer. Banyak media bersaing di segmentasi yang kian ketat serta dikelola oleh tim yang makin kecil dan karenanya membutuhkan pasokan tulisan dari freelancer.

Tidak semua artikel di majalah bersifat serius seperti komentar politik, budaya atau sosial. Di tengah luasnya bahan bacaan, yang membuat banyak orang merasa "terlalu banyak sehingga tak terbaca", tulisan-tulisan yang pendek dan bersifat praktis kian digemari. Inilah yang menjelaskan kian populernya majalah-majalah praktis seperti bagaimana menata rumah, bertaman, dan mengelola keuangan pribadi.

Tradisi freelancer belum banyak berkembang di Indonesia. Honor tulisan di koran atau majalah relatif kecil. Yang pertama-tama bisa dilakukan penulis pemula adalah memperluas pemuatan artikel. Salah satunya dengan menganekaragamkan jenis artikel yang ditulis.

Ada beberapa jenis yang paling banyak muncul di koran atau majalah, tapi yang paling populer adalah: artikel kiat ("how to").

Dalam artikel kiat, Anda menunjukkan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu. Artikel jenis ini bisa menjadi cara efektif penyebaran pengetahuan dan ketrampilan.

*Dari memasak sampai mendidik anak

Contoh klasik artikel kiat adalah tulisan yang dimuat di rubrik dapur atau memasak. Atau panduan pemakaian (user's guide) dalam kemasan setiap barang yang kita beli termasuk meminum obat batuk misalnya: tiga kali sehari, satu sendok makan, ditelan satu jam setelah makan.

Tapi, topiknya bisa jauh lebih luas dari itu: bagaimana berkebun anggrek, mencuci karpet, mengajak anak menyukai musik klasik, menggunakan kartu kredit secara bijaksana, membersihkan busi sepeda motor, bagaimana menghadapi dan mendidik anak penderita autis, bagaimana mengisi formulir pajak, bagaimana menulis cerpen, bagaimana membuat website sendiri, hingga bagaimana menjual rumah secara fektif.

*Profesor pun perlu dipandu

Artikel seperti ini cenderung makin populer karena orang, betapapun pintarnya, ingin tahu bagaimana mengerjakan sesuatu dari orang lain. Bahkan seorang profesor fisika, misalnya, sering harus dipandu untuk melakukan hal-hal sederhana seperti memperbaiki kran air yang mampet.

Orang bisa menulis artikel seperti ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sendiri yang benar-benar dikuasainya. Itu sebabnya bisa ditulis oleh siapapun: dokter, arsitek, pengacara, montir mobil, pialang saham, guru, ibu rumah tangga.

Banyak orang memiliki pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan spesifik yang berguna bagi orang lain. Tapi, bagian tersulit, bagi orang yang tidak terbiasa, adalah menerjemahkan itu semua dalam tulisan.

*Jebakan seorang "pakar"

Artikel kiat harus ditulis sederhana dan dengan bahasa populer. Salah satu jebakan bagi seorang "pakar" adalah menganggap semua orang punya level pengetahuan yang sama dengan dirinya atau tidak cukup punya kesabaran untuk menjelaskan pada orang "awam": terlalu banyak istilah teknis, kadang dalam bahasa asing, atau jargon dan akronim yang hanya dipahaminya sendiri.

Artikel kiat harus bisa dibaca oleh siapa saja dan justru dimaksudkan untuk memandu pembaca yang awam dalam bidang tertentu.

*Bagaimana memulai

Cara berlatih menulis artikel seperti ini adalah dengan mulai menulis untuk topik yang sederhanya, misalnya, panduan membuat nasi goreng saus udang untuk pembantu rumah tangga Anda yang baru.

Atau menulis topik lain yang benar-benar Anda kuasai, lalu sodorkan pada teman atau kerabat Anda yang paling tidak akrab dengan topik itu. Anda belum berhasil jika masih terlalu banyak pertanyaan yang mereka ajukan.

Anda harus membuat "instruksi" sederhana namun cukup spesifik. Panjang (berapa cm), panas (berapa derajat celcius), pagi (antara jam berapa sampai berapa) dan seterusnya. Pakailah istilah sehari-hari. Buatlah ilustrasi yang akrab dengan pembaca. Jika panduan Anda melibatkan serangkaian langkah, berikan nomor dari tiap langkah. Jika perlu gunakan gambar, foto atau ilustrasi.

*Dari tulisan ke video

Tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa banyak belajar dengan meniru dari apa yang dilihat. Panduan seringkali lebih efektif disampaikan lewat gambar dan video. Jika Anda punya kamero video, gabungkan ketrampilan Anda menulis dengan membuat video sederhana untuk topik-topik tadi. Anda akan kesulitan membuat video seperti itu jika tidak pertama-tama membuat "script" atau skenario yang
bertumpu pada kemampuan menulis.

Saya tidak tahu apakah ada "ceruk pasar" video kiat di televisi kita. Namun, dengan maraknya stasiun televisi, makin banyak jam siar yang harus diisi. Dan pasokan dari para freelancer makin dibutuhkan. Anda bisa mengimbangi jenuhnya tayangan infotainment dan sinetron buruk dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan bermanfaat yang disampaikan dengan cara menghibur, sederhana, dan memudahkan.

Jangan takut atau malu untuk menulis hal-hal sederhana dan nampaknya sepele, jika yakin karya itu bermanfaat bagi khalayak.

------------
Farid Gaban/Kantor Berita Pena Indonesia
http://www.penaindonesia.com
[naskah ini ditulis dengan semangat "copy left", boleh dibajak dan disebarluaskan secara cuma-cuma]

Monday, January 10, 2005

KabarBaru.Com :: Portal Informasi Kita

KabarBaru.Com :: Portal Informasi Kita

Salam...
KabarBaru Dot Com hadir sebagai portal informasi kita. KabarBaru Dot Com bukan hanya menyajikan informasi, tapi memfasilitasi anda semua untuk berbagi informasi.
Untuk perkembangan dan kemanfaatan portal informasi kita ini, KabarBaru Dot Com menantikan ide-ide cerdas dan kreatif anda semua.
Silahkan kirim ke redaksi@kabarbaru.com segera

http://www.kabarbaru.com

Wednesday, December 01, 2004

Pendidikan Hukum di Indonesia, Perlu Jalan Alternatif

Sistem Pendidikan HukumHukum merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat bersentuhan dengan hukum tidak saja melalui elemen yang berkaitan dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), namun hukum juga menyentuh wilayah perekonomian atau bisnis. Bahkan sampai pada aspek pribadi seperti urusan pernikahan, perceraian dan pewarisan.

Tingkat kepercayaan terhadap hukum di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai titik anarkis-apatis kritis. Maraknya kasus-kasus besar bernuansa politis yang terkait penguasa saat ini atau masa lalu tidak mencapai penyelesaian. Perhatian masyarakat pun tertuju pada pelaksana serta pelaku dari hukum yang terlibat, yang notabene adalah Sarjana Hukum.

Hampir semua universitas di Indonesia memiliki Fakultas Hukum. Hal ini dikarenakan “modal” untuk mendirikan Fakultas Hukum relatif lebih murah dibandingkan fakultas lainnya, terutama Fakultas Teknik. Jika satu universitas membuka Fakultas Teknik, setidaknya harus terdapat laboratorium yang lengkap dengan berbagai peralatannya. Sedangkan Fakultas Hukum tidak memerlukan berbagai peralatan yang harga dan bea pengelolaannya cukup mahal.

Selain itu, permintaan terhadap lulusan Fakultas Hukum dapat dikatakan banyak dan stabil. Di Indonesia hingga saat ini setidaknya terdapat 200 Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing Fakultas Hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 Sarjana Hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Persoalan yang utama adalah bagaimana menjamin kualitas dari Sarjana Hukum tersebut yang memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat?

Berbicara soal kualitas Sarjana Hukum, orang dengan seketika akan menunjuk pada Fakultas Hukum sebagai lembaga yang diharapkan mencetak Sarjana Hukum yang berkualitas. Namun, peningkatan kualitas tersebut juga merupakan tanggungjawab para profesi hukum. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan hukum yang ada belum memadai untuk membekali para lulusannya menguasai keahlian praktis profesi hukum.

Sistem Pendidikan Hukum
Ekspektasi dari lulusan S-1 Hukum adalah yang memiliki kemampuan yang sama dalam bidang hukum. Suatu kemampuan yang menjadi benang merah atau modal dasar yang sama untuk terjun ke lapangan pekerjaan hukum yang bervariasi, mulai dari profesi yang berkaitan dengan penegak hukum, konsultan, in-house lawyer hingga akademisi atau peneliti sekalipun.

Namun demikian, beberapa lapangan pekerjaan bagi Sarjana Hukum membutuhan suatu kemahiran hukum tertentu untuk menjalankan profesinya. Bekal dari Fakultas Hukum dinilai belum memadai untuk hal ini. Sehingga, butuh pendidikan lanjutan untuk dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Meski materi mengenai ini dicoba untuk diakomodir dengan adanya Laboratorium Hukum sebagai sarana pengembangan pendidikan dan latihan kemahiran hukum, namun porsinya masih belum cukup. Materi program ini sifatnya cenderung pengenalan saja terhadap kemahiran hukum. Selain itu, program ini pun belum diimplementasikan secara merata di seluruh Fakultas Hukum yang ada. Sehingga tidak heran bila banyak komentar yang menyatakan lulusan Fakultas Hukum belum siap pakai. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan lanjutan bagi para Sarjana Hukum, sesuai profesi hukum tertentu yang sifatnya intensif.

Tanggung jawab untuk pendidikan lanjutan ini tidak dapat dibebankan pada Fakultas Hukum saja, namun juga harus dipikul bersama-sama dengan kaum profesional itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, karena Fakultas Hukum sendiri belum mampu mengadakan pendidikan yang memadai untuk hal ini. Dari segi waktu dan kurikulum yang ada, tidak mungkin memadatkan pendidikan profesi dengan pendidikan akademis yang diberikannya dalam waktu kira-kira 4 (empat) tahun. Dari segi sumber daya manusia, sangat mungkin kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan praktis profesi hukum. Dosen yang ada rata-rata adalah para akademisi, bukan praktisi.

Alasan kedua mengapa profesional hukum juga dilibatkan, berkaitan dengan pengawasan dan penjagaan terhadap tanggung jawab dari performa profesi hukum oleh kaum profesional hukumnya sendiri. Karena, hanya kaum profesional hukum yang memiliki kapasitas untuk menilai kualitas dari performa profesional hukum serta melakukan pendidikan lanjutan tersebut. Hal lainnya adalah masalah keahlian. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang akan menghasilkan tenaga profesional dalam bidang hukum, maka keahlian tentang pemecahan masalah hukum mutlak diajarkan. Keahlian atau “expertise” ini harus dibedakan pula antara pengertian keahlian sebagai “intelectual capacity”, sebagai “knowledge” dan sebagai “skills”.

Spesialisasi yang ditempatkan pada jenjang S-1 pendidikan hukum tersebut menurut Pak Boy salah kaprah. Karena pada dasarnya, pendidikan S-1 hukum ditempatkan sebagai basis (core) dari pendidikan hukum. Pada level ini, para Sarjana Hukum memiliki kemampuan (ilmu hukum) yang sama, sebagai bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi hukum. Meskipun setelah jenjang S-1 tersebut ada semacam pendidikan lanjutan atau kedinasan untuk mempersiapkan penguasaan terhadap kemampuan teknis profesinya, yang menjadi tanggung jawab lembaga yang berkaitan dengan profesi hukum tersebut.

Semua mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan misalnya, mau tak mau harus memperdalam bidang hukum ekonomi. Karena program yang ditawarkan dan dukungan fasilitas serta tenaga pengajarnya difokuskan pada hukum ekonomi. Namun, untung saja, mahasiswa yang kuliah di sana telah sadar bahwa kampus itu berkonsentrasi pada bidang tersebut.

Wajah hukum memang multidimensi. Pada akhirnya nanti akan diarahkan dalam spesialisasi pada jenjang pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum pada jenjang S-1 ditempatkan sebagai core atau dasar pendidikan untuk kemudian dispesialisasikan pada jenjang S-2. Dengan catatan, pada jenjang lanjutan ini terbuka juga untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 non-hukum. Hanya, mungkin ada penyesuaian dari mata kuliah yang diperoleh sebelumnya.

Terlepas dari pembidangan hukum yang ada, lebih lanjut Prof. Mardjono menyatakan seharusnya tidak ada penjurusan dalam Fakultas Hukum pada jenjang S-1. Semua mahasiswa mendapatkan dasar-dasar ilmu hukum yang sama-sama diperlukan. Hanya saja pada tahap akhir, sekitar 10-15% ada penekanan dari salah satu bidang tertentu. Hal ini bisa dilakukan pada pembuatan skripsi, misalnya. Salah kaprah yang terjadi selama ini adalah mengenai adanya penjurusan dalam S-1 hukum, yang seolah-olah suatu Fakultas Hukum dinilai “hebat” bila memiliki jurusan yang banyak.

Padahal, Fakultas Hukum berbeda dengan Fakultas Sastra atau Fakultas Teknik yang memang variasi antar bidang studi di dalamnya berbeda. Misalnya Sastra Arab sangat berbeda dengan Sastra Inggris atau Teknik Mesin dengan Teknik Sipil, Teknik Geodesi, dan sebagainya.

KurikulumKurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum sebenarnya sudah mengalami pembaruan. Yakni dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17/D/0/1993 tanggal 24 Februari 1993. Belakangan SK tersebut diperbarui dengan SK Mendikbud No 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional bagi Program Sarjana Ilmu Hukum pada 9 Desember 1994. Sebelum berlakunya kedua SK tersebut, kurikulum program Sarjana Hukum mengacu pada "kurikulum inti" yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud No 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983.

Kurikulum inti tersebut lebih berorientasi dan menitikberatkan pada kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Dengan menyitir pendapat Peter Noll yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu pengetahuan murni tentang peradilan (Die Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieden).

Almarhum Prof. A. Hamid S. Attamimi yang semasa hayatnya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dari 12 mata kuliah keahlian hukum dalam kurikulum inti tersebut, seluruhnya menunjang fungsi peradilan dan tiga diantaranya menunjang fungsi pemerintahan. Dari 16 mata kuliah pendalaman, 15 diantaranya menunjang fungsi peradilan dan empat dari padanya menunjang fungsi pemerintahan. Apabila kita perhatikan SK Mendikbud yang terakhir, kesan bahwa kurikulum tersebut lebih menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan memang tidak dapat dielakkan.

Dari 14 mata kuliah keahlian hukum (MKKH) yang diatur SK tersebut misalnya, lebih dari 50 persennya (sekitar 26 SKS dari 47 SKS) secara langsung menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Sedangkan lebih dari 30 persen lainnya (sekitar 18 SKS) secara langsung atau tidak langsung sebenarnya juga menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Terlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?

Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berpikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.

Metode Pengajaran
Salah satu hal yang penting dalam suatu pendidikan adalah metode pengajaran. Karena bagaimana pun baiknya kurikulum dan fasilitas yang dimiliki sebuah Fakultas Hukum, kalau cara menyampaikan materi pada mahasiswanya buruk, bisa jadi mahasiswa akan sulit memahaminya. Metode mengajar yang baik akan mampu merangsang peserta didik untuk mencerna materi dengan baik. Yang tentu saja peserta didik akan lebih cepat paham bahkan akan berusaha memacu nalarnya untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya.

Tokoh-tokoh aliran "sekolah aktif" telah mengembangkan pola-pola metode yang sesuai dengan tuntutan di atas. Ada pola proses, ada pola proyek, ada pola pemecahan masalah, pola konsientisasi, pola dialogis-eksperimental dan lain-lain. Pola-pola ini harus menggantikan pola "sekolah dengar" yang sekarang berlaku umum di Indonesia. Sehubungan dengan metode, Dr. J. Riberu, seorang pengamat pendidikan berpendapat perlunya meninjau kembali sistem evaluasi.

Selama lebih dari dua dasawarsa, Indonesia menggunakan tes objektif. Tes objektif memiliki keunggulan yang tidak dapat diingkari. Akan tetapi bila disusun kurang baik, yang dilacak hanya daya serap potensi yang bukan potensi utama manusia. Satu kelemahan tes objektif yang tidak disengaja harus diimbangi. Kelemahan itu ialah tes objektif membiasakan peserta didik bereaksi terhadap rangsangan dengan cara yang sudah terarah. Peserta didik disuruh melingkari jawaban yang benar, mencoret yang salah, memadankan hal-hal yang disusun dan dirumuskan orang lain. Cara ini membuat peserta didik lebih reaktif dan pasif daripada proaktif dan kreatif.

Peserta didik dibiasakan berpikir menurut arah penyusun tes. Berpikir sendiri, mencari alternatif sendiri, berpikir divergen dan inovatif kurang dibina. Oleh karena itu di samping tes objektif harus dikembangkan cara evaluasi yang memberi peluang kepada otoekspresi yaitu ungkapan diri secara mandiri. Otoekspresi merupakan kesempatan peserta didik menggunakan kemampuan-kemampuannya, khususnya nalar menurut "seleranya" sendiri. Esai dapat dijadikan alat pengukur yang merangsang otoekspresi. Ia membantu pemikiran orisinal-kreatif yang begitu diperlukan.

Hingga saat ini masih banyak perkuliahan di Fakultas Hukum menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Kewajiban membaca bahan pustaka dan diskusi masalah hukum di dalam kelas, masih dianggap sebagai sarana tambahan saja. Namun, kewajiban membaca tersebut masih terhambat oleh keterbatasan bahan pustaka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kemampuan bahasa asing masih belum dikuasai semua mahasiswa Fakultas Hukum. Dan metode diskusi akan efektif jika jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 50 orang.

Selama ini pada setiap tahunnya Fakultas Hukum menerima mahasiswa tak kurang dari 200-300 mahasiswa, sedangkan ruangan dan dosen yang tersedia cukup minim. Bahkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada beberapa mata kuliah, dalam satu kelas bisa mencapai 80 orang. Maka dalam perkuliahan banyak terdapat kelas-kelas besar yang hanya mampu menggunakan metode ceramah dalam setiap perkuliahannya. Dengan minimnya diskusi yang efektif, mana mungkin Fakultas Hukum bisa menghasilkan Sarjana Hukum yang siap kerja dan peka terhadap lingkungannya serta mempunyai wawasan dan analisa yang baik?

Standar Kompetensi Profesi Hukum
Saat ini, saringan untuk memasuki profesi hukum dinilai buruk oleh beberapa pihak, sehingga tidak mampu menghasilkan para profesional hukum yang berkualitas. Bahkan disinyalir masih terkontaminasi dengan praktek-praktek KKN yang membuat saringan tersebut tidak saja rapuh, namun juga penuh lubang besar. Untuk profesi hakim dan jaksa, proses tersebut relatif sama. Secara umum, proses hingga menjadi hakim atau jaksa adalah dimulai melalui proses rekruitmen menjadi calon hakim atau calon jaksa yang dilanjutkan dengan program pendidikan dan latihan pra-jabatan untuk kemudian ditempatkan di pengadilan atau kejaksaan di Indonesia sebelum secara resmi diangkat menjadi hakim atau jaksa.

Proses rekruitmen tersebut meliputi melalui proses seleksi secara administratif yang dilanjutkan dengan ujian tertulis. Pada proses inilah yang membuka peluang masuknya calon-calon hakim atau jaksa lewat "jalur khusus" atau "jalur luar biasa". Ujian standar profesi tersebut dijadikan parameter penilaian kualitas minimal yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum. Meskipun untuk profesi hukum tertentu nantinya ada pendidikan lanjutan yang sifatnya teknis sesuai profesinya. Pendidikan jenis itu masuk kategori pendidikan kedinasan, misalnya untuk profesi jaksa, hakim, dan pendidikan lanjutan dari organisasi advokat. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, pakar hukum yang juga akademisi dan sempat terjun menggodok kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Adanya ujian standar profesi yang baik dan bebas KKN merupakan suatu pemicu yang diharapkan menimbulkan efek domino bagi peningkatan kualitas sarjana hukum. Dengan adanya seleksi yang ketat, secara tidak langsung tercipta standar yang harus dipenuhi oleh para lulusan fakultas hukum. Akibatnya mendorong pihak fakultas untuk meningkatkan kualitas pengajarnya untuk memenuhi standar tersebut, agar lulusannya dapat lolos dari seleksi tersebut. Jumlah lulusannya yang lolos seleksi berbanding lurus dengan prestise dari fakultas hukum tersebut.

Hal yang serupa dengan seleksi tersebut adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Banyaknya lulusan suatu SMU yang lolos SPMB membuat SMU tersebut menjadi pilihan utama lulusan SLTP. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat menghasilkan praktisi hukum yang berkualitas. Karena, lulusan mana pun juga akan menghadapi proses seleksi yang sama. Tentu saja proses seleksi itu juga harus bebas dari KKN.

Namun demikian, hal tersebut jangan dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas pendidikan yang dilakukan suatu fakultas hukum atau Sekolah Tinggi Hukum. Kondisi tersebut harus diimbangi juga dengan perbaikan terhadap kualitas pengajaran di fakultas hukum dalam menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pasar. Selain dibutuhkan praktisi hukum yang berkualitas, terdapat juga gejala meningkatnya kebutuhan adanya sarjana hukum yang terspesialisasi. Misalnya yang menguasai hukum pajak, hukum bisnis, dan lain-lain.

Fenomena ini terlihat dengan meningkatnya jumlah permintaan pembukaan Sekolah Tinggi Hukum untuk jenjang strata satu (S-1) kepada Dikti yang khusus, seperti untuk hukum pajak, hukum bisnis, dan sebagainya. Kemampuan Dasar Sarjana HukumTerlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?

Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berfikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah harus dapat menerjemahkan konsep sehari-hari atau konsep hukum ke dalam produk hukum. Lalu mereka yang menjalani profesi hukum harus memiliki standar pemberian jasa yang sama. Kemampuan tersebut seharusnya mempunyai standar yang sama secara nasional. Dan dalam satu sistem yang sama pula. Sehingga profesi hukum tersebut hanya dapat diikuti oleh orang-orang pilihan yang telah teruji wawasan, keterampilan dan integritas dirinya. Karena, bagaimana bisa menegakkan hukum yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, jika aparat penegak hukumnya tidak mempunyai wawasan, kemampuan dan integritas diri yang baik.

Pilihan Alternatif
Terlepas dari carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia, perlu adanya pembenahan sistem pendidikan tinggi hukum. Dan pembenahan itu bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Fakultas Hukum saja, tapi menjadi tangung jawab seluruh komunitas hukum, seperti: hakim, jaksa, advokat serta pihak-pihak yang terkait dengan dunia hukum.

Kalau kita berkiblat pada sistem AS agak rumit. Karena pendidikan hukum di sana jenjangnya setara S-2. Akan banyak pihak yang dirugikan dari kondisi saat ini. Dan kalau berkiblat pada sistem umum yang bersifat akademis belaka, fakultas hukum akan menjadi menara gading yang luhur namun tak mampu berbuat apa-apa di tataran praktis. Sedangkan tuntutan masyarakat menghendaki seorang sarjana hukum yang siap pakai. Padahal, sistem pendidikan S-1 yang ada di Indonesia itu bertujuan untuk mencetak akademisi bukan praktisi.

Setidaknya yang harus dilakukan fakultas hukum saat ini adalah menyelenggarakan pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Ini sebenarnya bukan hal baru mengingat beberapa fakultas hukum pada saat ini telah menyelenggarakan pendidikan hukum profesi, walaupun terbatas pada bidang kenotariatan.

Namun konsekuensi dari pilihan ini adalah waktu temnpuh studi yang akan lebih lama. Setidaknya akan mirip dengan fakultas kedokteran. Di mana lulusannya yang telah menyelesaikan program S-1 berhak menyandang gelar sarjana, namun belum boleh untuk berpraktek. Untuk itu ia akan menepuh lagi pendidikan lanjutan yang membekalinya dengan keterampilan-keterampilan praktis.

Kemudian, di mana peran masyarakat hukum lainnya dalam pendidikan tinggi hukum tersebut? Yang paling sederhana peran praktisi hukum tersebut adalah ikut serta mengajar pada program lanjutan tersebut. Selain itu para praktisi melakukan seleksi untuk menyaring para lulusan fakultas hukum untuk menjadi praktisi dalam satu sistem secara nasional. Tentunya harus terbebas dari KKN agar mampu menghasilkan para praktisi hukum yang bukan hanya terampil dan berwawasan luas, tapi juga berintegritas.

Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta bersama Herni Siti Nurbayani, Ronald Rofiandri, dan Renny Rawasita.

Jurnal Hukum JENTERA, edisi Pendidikan Hukum. Oktober 2003
www.pshk.org/jentera.asp

Ajakan Mengawasi Parlemen

Resensi

Judul Buku : Bagaimana Undang-undang Dibuat
Penulis : Erni Setyowati, dkk.
Penerbit : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta
ISBN : 979-96494-6-3

Dalam kehidupan bernegara banyak sekali hal yang terjadi. Berbagai hal yang terjadi dalam sebuah negara itu diatur oleh berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya. Tujuannya agar tatanan kehidupan bernegara menjadi tertib. Karena sudah menjadi kodrat manusia yang bisa berperilaku baik dan bisa pula berperilaku buruk.

Undang-undang yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan bernegara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan yang membuat aturan-aturan yang mengikat bagi manusia yang hidup di negara ini adalah parlemen yang terdiri dari manusia juga. Sehingga banyak sekali Undang-undang dan berbagai peraturan yang susah diimplementasikan bahkan ditolak masyarakat. Hal itu karena pembuatan Undang-undang tidak memperhitungkan berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Jangankan dilibatkannya masyarakat dalam membuat Undang-undang, bagaimana undang-undang dibuat saja banyak sekali masyarakat yang tidak tahu.

Buku berjudul “Bagaimana Undang-undang Dibuat” menjadi semacam ajakan bagi masyarakat untuk mengawasi pembuatan Undang-undang, Buku setebal 117 halaman ini diawali dengan Bab yang membeberkan alasan-alasan mengapa DPR perlu diawasi. Dalam buku itu alasan utamanya agar DPR dalam membuat Undang-undang dan peraturan lainnya tidak menghasilkan Undang-undang yang cacat.

Setidaknya ada 5 kategori Undang-undang produk DPR yang dinilai penulis sebagai produk gagal yang membuang waktu dan dana yang tidak kecil. Pertama, Undang-undang atau peraturan yang dihasilkan DPR tidak efektif. Dalam hal ini tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Undang-undang atau peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan atau diundangkan atau gagal sejak dini. Misalnya UU Pemberantasan Korupsi tahun 1999 yang harus segera diamandemen kurang dari satu tahun sejak diundangkan.

Ketiga, Undang-undang atau peraturan yang tidak responsif. Maksud dari kategori ini adalah Undang-undang yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Misalnya UU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya).

Keempat, Undang-undang atau peraturan yang dihasilkan DPR bukannya memecahkan masalah sosial, tapi malah menimbulakan kesulitan baru di masyarakat. Salah satunya Undang-undang Yayasan yang diberlakukan sejak 6 Agustus 2002. Tujuan awal pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menjerat yayasan-yayasan milik Soeharto. Tetapi tujuan itu tidak tercapai justru karena dalam Undang-undang tersebut tidak ada pengaturan yang jelas soal “bantuan”. Di sisi lain ketentuan pengaturan internal yayasan seperti struktur baku organ-organ yayasan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian organ yayasan hingga quorum, justru menyulitkan yayasan kecil.

Kelima, munculnya Undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masayarakat. Undang-undang tentang money laundering yang masuk dalam kategori. Pada waktu bersamaan, di komisi II DPR saat itu sedang dibahas RUU Komisi Anti Korupsi. Sebenarnya Undang-undang tersebut lebih penting dan mendesak karena adanya kewajiban untuk mendirikan Komisi Anti Korupsi pada tahun 2000. Tetapi, RUU money laundering pembahasannya dipercepat karena adanya tekanan dari IMF.

Buku yang ditulis Erni Setyowati, Rival G. Ahmad dan Soni Maulana Sikumbang ini enak untuk dibaca. Berbagai ilustrasi dan kartun yang semakna dengan bahasan masih tetap dapat membuat tersenyum. Yang pasti kehadiran buku itu memberikan wawasan pada masyarakat tentang proses kerja parlemen. Bahkan secara tersurat, parlemen mengajak pembaca untuk mengawasi parlemen hingga berpartisipasi aktif dalam pembahasan suatu RUU.

Bekal Jurnalis di Meja Hijau

Resensi

Judul Buku : Menghindari Jerat Hukum, Panduan Untuk Wartawan
Penulis : Lukas Luwarso dan Solahudin
Penerbit : South East Asia Press Alliance (SEAPA) Jakarta
Cetakan : Pertama, April 2003

Dalam sebuah negara keberadaan pers merupakan satu hal yang sangat penting. Apalagi di Indonesia, yang penegak hukumnya belum mampu dipercaya seluruh masyarakat. Terkadang pers dianggap salah satu pilar penting demokrasi selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga sudah sepantasnya pers juga taat pada hukum yang berlaku, agar masyarakat juga percaya pada pers.

Tidak seperti pilar demokrasi lainnya yang sering bermain-main dengan hukum. Kebebasan pers yang mulai dinikmati media di Indonesia beberapa tahun ini ternyata tidak bisa membuat pers tenang dalam bekerja. Walaupun Undang-undang Pers telah melindungi, namun tak kurang dari 35 pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih bisa menjerat pers.

Jurnalisme adalah pekerjaan yang berbahaya dan penuh dengan resiko. Tugas menyebarkan informasi agar diketahui banyak orang mengundang resiko yang tidak kecil. Mengingat tidak semua orang senang atau setuju dengan informasi itu. Disengaja atau tidak, informasi yang disebarkan media ada kalanya menyalahi etika, bahkan melanggar hukum. Pelanggaran etika umumnya tidak berkonsekuensi pada hukuman penjara ataupun denda.

Namun, pelanggaran etika bisa pula jadi persoalan hukum, jika memang terdapat pasal-pasal hukum yang dilanggar. Dan di Indonesia, banyak pasal hukum yang bisa digunakan untuk menjerat media dan jurnalis. Namun jurnalis sering melangkahinya karena tidak tahu atau percaya diri pada Undang-undang Pers.

Jurnalis tidak perlu masuk bui, dan perusahaan media tidak perlu membayar ganti rugi yang besar jika bisa memahami parameter hukum yang bisa dihindari. Penting untuk mengetahui batas yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan. Jurnalis tidak perlu memahami hukum sebagaimana pengacara, namun perlu mengetahui di mana batas hukum yang bisa menjerat mereka.

Buku setebal 126 halaman itu memberikan penekanan pada aspek-aspek yang memungkinkan media dan jurnalis terjerat hukum. Diantaranya; liputan di pengadilan, menyerbarkan kabar bohong, mengumbar pornografi, aneka penghinaan dan gangguan. Bahkan secara khusus buku ini mengupas satu bab mengenai liputan investigatif. Karena dalam liputan investigatif, peluang seorang jurnalis dan media terjerat hukum sangat besar.

Ilustrasi dan kartun yang mendominasi buku ini membuat pembaca tidak bosan untuk melahapnya dari halaman awal hingga akhir. Hanya saja, editing buku ini tidak dilakukan secara ketat. Sehingga pembaca sedikit terganggu dengan kalimat-kalimat panjang yang dipenggal koma dimana-mana. Hal lainnya yang sangat disayangkan, tidak dibuatnya ISBN dalam penerbitan buku ini. Padahal sampul dan kertas isi yang digunakan sangat luks.

Kehadiran buku terbitan SEAPA ini sangat tepat sekali. Karena saat ini banyak sekali jurnalis dan media yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Penegak hukum menggunakan pasal-pasal dalam KUHP tapi jurnalis dan media bersikukuh menggunakan Undang-undang Pers. Setidaknya buku ini bisa menjadi bekal bagi jurnalis dalam bekerja. Sehingga rasa was-was setelah menurukan laporannya akan berkurang karena sudah siap berargumen dengan dasar hukum KUHP dan Undang-undang Pers.

Impian Raka

SIANG itu, Selasa, 14 November 2001, studio radio Raka terkesan sepi. Sejumlah kru yang hadir memasang tampang lesu. Sri melamun sendiri. Arlett berpindah dari satu kursi ke kursi lainnya. Bagas asyik mencorat-coret kertas dengan pensilnya. Mereka kru radio tersebut.

Tiba-tiba kelompok musik anak muda dari Jakarta datang. Namanya Pixel. Mereka ingin mempromosikan album lewat radio ini.

Arlett kelihatan gusar. Ia merasa asing dengan komputer di ruang siaran. Hari itu komputer di sana menggunakan program baru.

Seminggu sebelumnya radio Raka tertimpa musibah. Semua komputer di studio tersambar petir dan rusak parah. Akibatnya, lagu-lagu yang diputar macet di tengah jalan. Komputer keburu hang. Kenyamanan pendengar terganggu.

Arlett keluar dari ruang siaran. Ia menghampiri rekan-rekannya untuk minta tolong. Namun, mereka tak ada yang paham.
"Mana Ira?" tanya Yoga Permana, bagian personalia Raka, ikut sibuk.
"Sedang keluar mas," jawab Sri.
Ira Yoanasari datang sesaat kemudian. Ia penyiar yang telah akrab dengan program baru itu. Kursus singkat pun diberikannya. Dan siaran pun kembali berjalan.

Radio Raka menempati sebuah bangunan berlantai dua di Jalan Paria nomor 8, Bandung. Usianya baru setahun dan bermain di frekuensi 98,8 FM.

Radio ini mempunyai sejarah panjang. Pada 1969, Yanto Kustiadiardjo mendirikan radio Columbia. Sesuai dengan pelarangan penggunaan nama berbahasa asing oleh pemerintah, Columbia berganti menjadi Chandrika. Saat itu radio Chandrika menggunakan frekuensi AM 882 Khz. Namun, pada 1995 radio ini pindah ke frekuensi FM, seiring dengan perkembangan radio-radio swasta yang membidik pangsa lokal.

"Di AM juga bisa stereo, tapi pesawat radio penerimanya tak ada. Jadi percuma," kata Edi Saputra, kepala bagian umum Raka, memberi alasan.

Dalam perjalanannya, radio Chandrika lebih akrab disebut Raka. Setahun terakhir Raka memperoleh makna baru, singkatan 'radio kampus.' Raka juga terkenal dengan rubrik hukumnya yang mengupas berbagai persoalan masyarakat, termasuk kasus VCD porno yang kembali populer baru-baru ini. Sekarang Raka dikelola Siswanto Kustiadiardjo, putra Yanto. Selain itu perubahan segmentasi pun terjadi.

"Persaingan Radio di Bandung memang ketat. Sehingga kalau kita tidak ingin tenggelam, ya harus berinovasi. Salah satunya inovasi Raka, ya mempertajam segmen," kata Edi.

Enam puluh stasiun radio meramaikan jalur FM di Bandung. Segmennya pun hampir sama, menjadikan anak muda sebagai pendengar utama. Bila ingin mengatasi persaingan ini, Raka harus tampil beda. Sebuah gagasan terlintas: menjadi radio kampus. Di Bandung belum ada radio yang menjadikan mahasiswa sebagai pendengar utamanya.

"Radio Raka itu banyak memberikan informasi acara di kampus-kampus. Lalu, penyiarnya selalu ngomong hal seputar kampus. Jadi aku dengar Raka karena memang dekat dengan duniaku," ujar Niar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Namun, ada juga yang menilai Raka belum pantas menyebut diri sebagai radio kampus di Bandung. Alasannya? Berbagai info kampus yang disiarkan Raka lebih banyak berasal dari kampus-kampus mancanegara.

"Jangan terlalu banyaklah info kampus luarnya, yang kadang tak terlalu bermanfaat bagi kita di Indonesia. Kalau Raka ingin jadi radio kampus yang sejati. Buatlah info-info seputar kampus-kampus di kota Bandung yang banyak ini," ungkap Rachma, mahasiswa Universitas Islam Bandung.

Sebenarnya, beberapa kampus di Bandung juga memiliki radio. Institut Teknologi Bandung punya radio 8eh. Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengudarakan radio Mandala. Namun, pengelolaan yang kurang profesional dan frekuensi yang tak berizin, membuat Raka tak menganggap mereka saingan. Frekuensi mereka sering tertimpa siaran radio swasta komersial.

Raka pernah juga tertimpa siaran radio lain di beberapa tempat di Bandung. Akhirnya pihak Raka melapor pada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), organisasi radio swasta satu-satunya di masa Orde Baru.

"Kita menghargai mereka. Makanya kita tak langsung pada radio bersangkutan. Walau radio itu bukan anggota PRSSNI, namun alangkah enaknya kalau kita lewat organisasi saja. Dan akhirnya juga selesai," ujar Edi.

Raka menjadi anggota PRSSNI sejak 1971. Semua anggota PRSSNI daerah Jawa Barat yang berjumlah tak kurang dari 119 bisa merelai jurnal PRSSNI daerah Jawa Barat yang berdurasi sekitar 10 menit, termasuk berita.

Dalam urusan relai-merelai, di masa sekarang ini radio-radio swasta merasakan kemerdekaan sejati. Tak ada lagi kewajiban merelai berita yang dibuat RRI.

"Saat Departemen Penerangan dilikuidasi, kita merasa senang. Jam siaran kita tak dipakai untuk kepentingan penguasa lagi. Coba saja hitung berapa kali berita yang harus kita relai setiap hari. Belum lagi kalau ada acara kenegaraan yang ujung-ujungnya ada laporan khusus. Jadi sebenarnya jam siaran kita yang sekitar 18 jam sehari, habis untuk penguasa," ungkap Edi.

Meski hanya berkekuatan 2000 watt, Raka menjangkau kota Bandung secara merata. Bahkan, memasuki wilayah sekitarnya, seperti Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Padalarang, dan Cianjur.
Biaya operasional radio ini tiap bulan berkisar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Jumlah kru 13 orang. Iklan menjadi target pemasukan andalan. Tapi, harapan tersebut baru sebatas impian. Siswanto Kustiadiardjo yang juga pengusaha garmen itu masih harus merogoh kantungnya sendiri untuk menutupi pengeluaran rutin Raka. ***

Majalah PANTAU Tahun II No.21 Januari 2002